E15 Ahmad Dumiyati Musaddad

 Refleksi tentang Kesulitan Menyelaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah Pendahuluan  Dalam negara kesatuan seperti Indonesia, menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mencapai layanan publik yang efisien dan adil. Konsep otonomi daerah, yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bertujuan untuk meningkatkan demokrasi dan kemandirian lokal, namun seringkali menghadapi tantangan dari tumpang tindihnya peraturan yang menimbulkan kebingungan. Sebagai mahasiswa yang tinggal di Jakarta, saya mengamati dinamika ini dari perspektif perkotaan, di mana kebijakan nasional sering bertentangan dengan kebutuhan lokal. Argumen utama saya adalah meskipun ada mekanisme seperti tinjauan eksekutif, pendekatan harmonisasi saat ini cenderung berpusat pada pemerintah pusat, sehingga diperlukan model yang mendorong inovasi regional sambil tetap mempertimbangkan kepentingan nasional. Analisis Tantangan Aspek Hukum: Peraturan yang Tumpang Tindih Konfli...

  Toleransi di Sekitar Kita Pendahuluan Saya melakukan pengamatan mengenai praktik toleransi di lingkungan tempat tinggal saya, sebuah kawasan permukiman padat di wilayah perkotaan yang dihuni oleh warga dengan latar belakang agama, budaya, dan pekerjaan yang beragam. Lingkungan ini tidak bisa disebut ideal atau harmonis sepenuhnya, karena dinamika sosial di dalamnya kerap diwarnai perbedaan kepentingan dan cara pandang. Justru dari situ saya menemukan bahwa toleransi bukanlah kondisi yang sudah selesai, melainkan proses yang terus diuji dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saya, toleransi bukan sekadar sikap “tidak mempermasalahkan perbedaan”, tetapi kemampuan untuk tetap menghargai orang lain bahkan ketika kita tidak sepakat atau merasa tidak nyaman. Toleransi menuntut kedewasaan sosial: kesadaran bahwa hidup bersama orang lain berarti berbagi ruang, aturan, dan tanggung jawab, tanpa harus meniadakan identitas pribadi maupun kelompok. Deskripsi Realita Dalam pengamatan saya, praktik...

  Analisis Konstitusional Kebebasan Beragama di Indonesia Pendahuluan Dalam masyarakat plural seperti Indonesia dengan 1.300 suku bangsa dan enam agama resmi, jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama menjadi pilar utama untuk mencegah konflik horizontal yang berpotensi mengguncang stabilitas negara. Pasca-Reformasi 1998, amandemen UUD NRI 1945 memperkuat Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menjadikan kebebasan beragama bukan sekadar retorika Pancasila, melainkan hak yang justiciable di pengadilan konstitusi. Analisis ini menyoroti bagaimana teks konstitusi menyeimbangkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dengan hak individu, di tengah dinamika regulasi turunan yang sering menimbulkan ketegangan. ​ Paparan Data: Identifikasi Pasal-Pasal Relevan UUD NRI 1945 mengatur kebebasan beragama melalui kluster Pasal 28 dan 29. Pasal 28E ayat (1) menyatakan: "Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, mem...

  Merancang Strategi Ketahanan Ideologi di Media Sosial Pendahuluan Dalam kerangka Astagatra , ketahanan ideologi merupakan bagian dari Trigatra yang bersifat fundamental karena menyangkut nilai, jati diri, dan arah bangsa. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi ruang publik utama yang memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak masyarakat, khususnya generasi muda. Oleh karena itu, ketahanan ideologi di media sosial menjadi sektor yang sangat penting sekaligus rentan terhadap ancaman disintegrasi bangsa. Media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga medium penyebaran informasi, opini, hingga propaganda. Lemahnya literasi digital serta derasnya arus informasi tanpa filter berpotensi menggerus nilai-nilai Pancasila, memperkuat polarisasi, dan menurunkan kepercayaan terhadap negara. Kondisi ini menjadikan ketahanan ideologi di ruang digital sebagai isu strategis nasional yang harus diperkuat secara sistematis dan berkelanjutan. Analisis Ancaman ...

  Analisis Ancaman Sektor Pangan terhadap Ketahanan Nasional Indonesia I. Pendahuluan Latar Belakang Sektor pangan memegang peran krusial dalam pembangunan nasional Indonesia sebagai negara agraris dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, di mana ketahanan pangan menjadi fondasi stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan. Gangguan pada sektor ini berpotensi memicu inflasi pangan, kerawanan sosial, dan melemahkan kedaulatan negara, sebagaimana terlihat pada krisis pangan global 2008 dan dampak pandemi COVID-19 yang memperburuk impor beras Indonesia. Rumusan Masalah ·        Apa ancaman utama terhadap sektor pangan Indonesia? ·        Bagaimana ancaman tersebut mengganggu pilar-pilar Ketahanan Nasional (Astaghata)? ·        Strategi apa yang diperlukan untuk memperkuat ketahanan di sektor ini? Tujuan Penulisan Mengidentifikasi ancaman sektor pangan, menganalisis dampaknya terha...

  Nama: Ahmad Dumiyati Musaddad  NIM:  43125010220 Mata Kuliah:  Kewarganegaraan Pendahuluan Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia yang menekankan kesatuan wilayah, rakyat, dan bangsa berdasarkan Pancasila serta UUD 1945, mencakup aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam untuk mencapai tujuan nasional. Di era globalisasi yang membawa arus informasi, ekonomi, dan budaya asing, serta keberagaman budaya Indonesia yang bersifat Bhinneka Tunggal Ika, konsep ini menjadi krusial untuk menjaga identitas nasional. Esai ini berargumen bahwa Wawasan Nusantara berfungsi sebagai filter strategis dan integrator utama untuk menghadapi globalisasi sebagai ancaman sekaligus peluang, serta mengelola keberagaman sebagai kekuatan nasional, sehingga memperkuat ketahanan bangsa.​ Wawasan Nusantara dan Tantangan Globalisasi Globalisasi menghadirkan peluang seperti kemajuan iptek dan persaingan ekonomi, tetapi juga ancaman berupa erosi identitas nasional...

  LAPORAN PENGAMATAN BERITA HUKUM AKTUAL I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perkembangan dinamika hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial yang terus bergerak. Mengamati berita hukum aktual merupakan suatu keharusan bagi mahasiswa hukum untuk mengasah kepekaan terhadap isu-isu hukum kontemporer, memahami penerapan teori hukum dalam praktik, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Melalui pengamatan berita hukum, mahasiswa dapat menjembatani kesenjangan antara pembelajaran teoritis di ruang kuliah dengan realitas empiris di lapangan. 1.2 Metodologi Sumber Berita: Pengamatan dilakukan terhadap berbagai media massa kredibel dan terverifikasi, antara lain: Kompas.com Detik.com CNN Indonesia Tempo.co Hukumonline.com Metode Pengumpulan Data: Pemantauan berita hukum secara daring dengan fokus pada tiga kategori kasus berbeda yang memiliki perkembangan signifikan selama periode pengamatan....