E15 Ahmad Dumiyati Musaddad

Algoritma Media Sosial: Ancaman Polarisasi dan Lunturnya Kohesi Nasional Pendahuluan Arus globalisasi yang semakin masif telah mengubah cara masyarakat Indonesia berinteraksi, berpikir, dan membentuk identitas kebangsaannya. Salah satu manifestasi paling nyata dari globalisasi adalah kehadiran media sosial lintas batas yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang pembentukan opini publik. Menurut hemat saya, tantangan nasionalisme di era kontemporer tidak lagi datang dalam bentuk ancaman fisik atau kolonialisme klasik, melainkan melalui mekanisme yang lebih halus, seperti algoritma media sosial yang bekerja berdasarkan logika pasar dan atensi. Di sinilah nasionalisme diuji: ketika solidaritas kebangsaan harus berhadapan dengan polarisasi digital yang memecah masyarakat ke dalam ruang gema (echo chamber). Nasionalisme pada dasarnya adalah kesadaran kolektif untuk merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Namun, di tengah gempura...

Refleksi Integritas dan Kejujuran dalam Kehidupan Akademik dan Bermasyarakat Pendahuluan Integritas merupakan nilai moral yang mencerminkan konsistensi antara pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang. Bagi saya, integritas tidak hanya berarti berkata jujur, tetapi juga berani bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil, meskipun keputusan tersebut tidak selalu menguntungkan diri sendiri. Kejujuran menjadi inti dari integritas, karena tanpa kejujuran, seseorang akan mudah tergoda untuk mengambil jalan pintas demi kepentingan pribadi. Dalam konteks kehidupan akademik, integritas memegang peranan yang sangat krusial karena mahasiswa tidak hanya dipersiapkan sebagai individu yang berpengetahuan, tetapi juga sebagai calon intelektual yang memiliki karakter dan etika. Sebagai mahasiswa, integritas menjadi landasan utama dalam menjalani proses pembelajaran. Nilai akademik yang tinggi tidak akan bermakna jika diperoleh melalui cara-cara yang tidak jujur. Oleh karena itu, kejujuran b...

 Refleksi tentang Kesulitan Menyelaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah Pendahuluan  Dalam negara kesatuan seperti Indonesia, menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mencapai layanan publik yang efisien dan adil. Konsep otonomi daerah, yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bertujuan untuk meningkatkan demokrasi dan kemandirian lokal, namun seringkali menghadapi tantangan dari tumpang tindihnya peraturan yang menimbulkan kebingungan. Sebagai mahasiswa yang tinggal di Jakarta, saya mengamati dinamika ini dari perspektif perkotaan, di mana kebijakan nasional sering bertentangan dengan kebutuhan lokal. Argumen utama saya adalah meskipun ada mekanisme seperti tinjauan eksekutif, pendekatan harmonisasi saat ini cenderung berpusat pada pemerintah pusat, sehingga diperlukan model yang mendorong inovasi regional sambil tetap mempertimbangkan kepentingan nasional. Analisis Tantangan Aspek Hukum: Peraturan yang Tumpang Tindih Konfli...

  Toleransi di Sekitar Kita Pendahuluan Saya melakukan pengamatan mengenai praktik toleransi di lingkungan tempat tinggal saya, sebuah kawasan permukiman padat di wilayah perkotaan yang dihuni oleh warga dengan latar belakang agama, budaya, dan pekerjaan yang beragam. Lingkungan ini tidak bisa disebut ideal atau harmonis sepenuhnya, karena dinamika sosial di dalamnya kerap diwarnai perbedaan kepentingan dan cara pandang. Justru dari situ saya menemukan bahwa toleransi bukanlah kondisi yang sudah selesai, melainkan proses yang terus diuji dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saya, toleransi bukan sekadar sikap “tidak mempermasalahkan perbedaan”, tetapi kemampuan untuk tetap menghargai orang lain bahkan ketika kita tidak sepakat atau merasa tidak nyaman. Toleransi menuntut kedewasaan sosial: kesadaran bahwa hidup bersama orang lain berarti berbagi ruang, aturan, dan tanggung jawab, tanpa harus meniadakan identitas pribadi maupun kelompok. Deskripsi Realita Dalam pengamatan saya, praktik...

  Analisis Konstitusional Kebebasan Beragama di Indonesia Pendahuluan Dalam masyarakat plural seperti Indonesia dengan 1.300 suku bangsa dan enam agama resmi, jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama menjadi pilar utama untuk mencegah konflik horizontal yang berpotensi mengguncang stabilitas negara. Pasca-Reformasi 1998, amandemen UUD NRI 1945 memperkuat Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menjadikan kebebasan beragama bukan sekadar retorika Pancasila, melainkan hak yang justiciable di pengadilan konstitusi. Analisis ini menyoroti bagaimana teks konstitusi menyeimbangkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dengan hak individu, di tengah dinamika regulasi turunan yang sering menimbulkan ketegangan. ​ Paparan Data: Identifikasi Pasal-Pasal Relevan UUD NRI 1945 mengatur kebebasan beragama melalui kluster Pasal 28 dan 29. Pasal 28E ayat (1) menyatakan: "Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, mem...

  Merancang Strategi Ketahanan Ideologi di Media Sosial Pendahuluan Dalam kerangka Astagatra , ketahanan ideologi merupakan bagian dari Trigatra yang bersifat fundamental karena menyangkut nilai, jati diri, dan arah bangsa. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi ruang publik utama yang memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak masyarakat, khususnya generasi muda. Oleh karena itu, ketahanan ideologi di media sosial menjadi sektor yang sangat penting sekaligus rentan terhadap ancaman disintegrasi bangsa. Media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga medium penyebaran informasi, opini, hingga propaganda. Lemahnya literasi digital serta derasnya arus informasi tanpa filter berpotensi menggerus nilai-nilai Pancasila, memperkuat polarisasi, dan menurunkan kepercayaan terhadap negara. Kondisi ini menjadikan ketahanan ideologi di ruang digital sebagai isu strategis nasional yang harus diperkuat secara sistematis dan berkelanjutan. Analisis Ancaman ...